PERNYATAAN MASYARAKAT SIPIL ASIA PASIFIK UNTUK KELUAR DARI PROSES 'EXTRACTIVE INDUSTRIES REVIEW'
Bali International Convention Centre
Bali, Indonesia, 27 April 2003

Kami, peserta Konsultasi EIR Asia-Pasifik yang mewakili masyarakat sipil Asia Pasifik melalui sebuah proses seleksi sendiri oleh masyarakat sipil, selama telah berperan aktif dalam proses konsultasi Extractive Industry Review (EIR/Tinjauan terhadap Industri Ekstraktif). EIR adalah sebuah tinjauan terhadap kebijakan Bank Dunia di sektor industri ekstraktif (tambang, minyak dan gas bumi). Partisipasi aktif kami selama ini terlihat dari masukan-masukan kami kepada Eminent Person EIR, Emil Salim. Juga memberi masukan dalam bentuk dokumen tertulis dan testimoni (kesaksian) langsung di hadapan Eminent Person EIR. Masukan-masukan tersebut didasari dokumentasi lengkap yang memperlihatkan kegagalan Bank Dunia dalam mencapai tujuannya untuk memberantas kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Draft audit internal Bank Dunia bernama Operative Evaluation Department (OED) tertanggal 21 Januari 2003 yang kami terima dalam bentuk bocoran, menyebutkan bahwa industri ekstraktif "... merusak lingkungan dalam jangka panjang, menimbulkan dampak kesehatan, menghancurkan basis ekonomi tradisional komunitas lokal, menggusur dan mengambil secara paksa hak milik masyarakat, menciptakan ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif tersebut dan makin meningkatnya ketidakstabilan ekonomi, meningkatkan korupsi, kekerasan dan konflik horisontal..."

Namun demikian, Kelompok Bank Dunia maupun proses EIR yang dilakukan sampai sekarang ini, tidak memperlihatkan sebuah bukti apa pun bahwa dukungan Bank Dunia kepada sektor ekstraktif telah memenuhi mandatnya untuk mengurangi kemiskinan. Realitasnya, banyak bukti termasuk hal-hal yang ada dalam draft laporan OED, mengindikasikan bahwa Bank Dunia harus keluar dari sektor minyak, gas dan tambang sebab dukungan Bank Dunia ke sektor ini tidak mengurangi kemiskinan (lihat lampiran).

Sejak awal, kelompok-kelompok utama Ornop dan komunitas lokal di wilayah Asia Pasifik menolak untuk terlibat dalam konsultasi EIR Asia-Pasifik, karena prosesnya sangat kacau. Proses demikian tidak akan mampu mencerminkan keprihatinan sesungguhnya masyarakat sipil terhadap peran Bank Dunia di industri ekstraktif.

Kami telah memperlihatkan kesungguhan terhadap keseluruhan proses yang ditawarkan Eminent Person EIR dalam persiapan pertemuan konsultasi EIR Asia-Pasifik di Bali. Meskipun demikian, seperti yang terkandung dalam pernyataan ini, kesungguhan kami ini tidak memperoleh tanggapan dari Eminent Person EIR secara semestinya, antara lain munculnya sebuah draft dokumen berisi kesimpulan proses EIR, berjudul Compilation of Consultation Inputs, yang ditayangkan pada web-site EIR pada tanggal 4 Februari 2003. Dokumen ini diedarkan SEBELUM dilaksanakannya (1) Konsultasi Masyarakat Adat; (2) Konsultasi Asia-Pasifik; dan (3) konsultasi Timur Tengah dan Afrika Utara. Dokumen ini menyebutkan antara lain:

  1. Bank Dunia perlu tetap ada di dalam industri ekstraktif
  2. Proyek-proyek tambang, minyak dan gas dapat menjadi alat untuk menghapus kemiskinan
  3. Kelompok Bank Dunia dapat memimpin usaha-usaha penanganan masalah sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan industri ekstraktif.

Kemudian diketahui bahwa draft kesimpulan EIR tersebut telah disirkulasikan di antara wakil-wakil industri ekstraktif dan Bank Dunia.

Beberapa bulan sebelum Konsultasi Asia-Pasifik EIR di Bali, kelompok masyarakat sipil telah memberikan informasi kepada Eminent Person bahwa agenda EIR tidak merefleksikan keprihatinan dasar masyarakat sipil. Misalnya, isu sangat penting tentang militerisme dan kebijakan penyesuaian struktural dalam kaitannya dengan sektor ekstraktif, sama sekali tidak dimasukan dalam agenda konsultasi. Padahal ada permintaan secara khusus dari masyarakat sipil untuk memasukkannya agar konsultasi Asia-Pasifik EIR menjadi berarti. Namun Eminent Person EIR hanya menanggapinya dengan sejumlah perubahan yang bersifat kosmetik. Nyatanya, perubahan agenda konsultasi yang kemudian dilakukan, memperlihatkan bahwa seolah-olah kami tidak memberikan masukan apapun. Sebaliknya, Eminent Person justru memasukkan isu tambang Sepon di Laos, meskipun tidak seorang pun yang bisa mewakili pandangan-pandangan masyarakat korban dari Laos.

Sekretariat menolak untuk memasukkan pertanyaan-pertanyaan tentang paradigma dasar yang menurut masyarakat sipil akan mendasari fokus utama proses konsultasi. Misalnya "bagaimana proses-proses konsultasi dengan perwakilan masyarakat korban pada tahap awal perancanaan kegiatan yang melibatkan lembaga keuangan publik dalam proyek industri ekstratif?"

Tidak adanya transparansi sangat mengganggu proses seleksi "pakar" dan akademisi. Eminent Person EIR menolak untuk menyediakan informasi, misalnya tentang biodata akademisi dan pakar yang diseleksi untuk ikut konsultasi Asia-Pasifik EIR. Eminent Person berdalih tidak memiliki informasi tersebut dan menolak menjelaskan apa dasar pemilihan akademisi dan pakar. Masyarakat sipil telah menyampaikan keprihatinan kepada Eminent Person EIR mengenai apakah 'pakar' yang dipilih punya kualifikasi yang sesuai. Eminent Person EIR menolak permintaan untuk mengundang seorang akademi terkemuka India yang sebenarnya memiliki kualifikasi untuk berbicara mengenai dampak tambang terhadap komunitas lokal dengan alasan "tidak ada tempat lagi".

Eminent Person EIR tidak menyediakan dokumen yang diminta oleh masyarakat sipil berkaitan dengan proyek-proyek yang akan didiskusikan. Misalnya dokumen audit OED Bank Dunia yang berisi evaluasi tentang peran Bank Dunia di dalam industri ekstraktif, yang secara kebetulan kami peroleh melalui bocoran. Topik audit OED sebelumnya dicantumkan di dalam agenda awal sebagai salah satu isu yang didiskusikan, kemudian dicoret.

Kami menggarisbawahi kenyataan bahwa kami telah memberikan Eminent Person EIR informasi yang lengkap serta kesaksian yang menggambarkan dampak sektor industri ekstraktif dan dampak keterlibatan Bank Dunia dalam sektor ini terhadap komunitas di seluruh wilayah kami.

Meskipun demikian, hal-hal yang kami kemukakan di atas telah mengantar kami pada sebuah kesimpulan bahwa proses EIR yang sedang berlangsung tidak akan mencerminkan dalamnya keprihatinan masyarakat sipil mengenai peran Bank Dunia dalam sektor industri. Dengan demikian keikutsertakan kami di dalam proses EIR tidak dapat diteruskan, karena kami tidak lagi mempercayai proses ini. Oleh karena itu kami menyatakan menarik diri dari partisipasi di dalam proses ini.

Kami menantang Eminent Person EIR untuk melanjutkan proses konsultasi ini dengan cara-cara yang betul mencerminkan berbagai masukan dan permintaan dasar untuk terlibat dalam proses seperti yang sudah diajukanmasyarakat sipil.

Peserta Masyarakat Sipil Asia-Pasifik

Lampiran

Beberapa contoh mengapa Bank Dunia tidak perlu terlibat dalam industri ekstraktif

Pinjaman Bank Dunia yang terikat dengan persyaratan penyesuaian struktural, telah menghasilkan reformasi kebijakan yang mendorong peningkatan kegiatan industri ekstraktif. Seperti yang dinyatakan laporan Bank Dunia sendiri dalam Operations Evaluation Department (OED) tertanggal 21 Januari 2003 "...secara historis pendekatan Bank Dunia ke sektor industri ekstraktif kelihatannya memacu peningkatan investasi swasta sebagai tujuan utama dan kepentingan sendiri..." (hal. 11), dan "... investasi industri ekstraktif yang meningkat tersebut jelas membuahkan hasil-hasil pembangunan yang buruk bagi banyak atau dapat dikatakan kebanyakan nasabah Bank Dunia..." (hal. 20, garis miring seperti pada naskah aslinya).

Selanjutnya, menurut dokumen OED tersebut, "dalam kasus terburuk, sektor industri ekstraktif hanya membawa sedikit manfaat publik, namun meninggalkan biaya jangka panjang dalam bentuk kehancuran lingkungan dan perang". (hal. 3). Komunitas lokal "... menanggung beban kerusakan lingkungan yang diikuti oleh resiko kesehatan, perampasan dan perusakan hak milik, serta perubahan dalam kehidupan dan budaya tradisional..." (hal. 1).

Sebagai tambahan, dokumen OED tersebut menyatakan bahwa "... resiko yang dibawa Bank Dunia adalah pemborosan sumberdaya yang tidak terbaharui, demikian juga kontribusi ke kerusakan lingkungan, kekerasan, dan melemahkan kualitas tata pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya, apabila investasi meningkat dalam tata pemerintahan yang buruk, reformasi bertahap tampaknya akan semakin sulit. Aktor-aktor mengembangkan kepentingan sendiri dalam pengelolaan sumberdaya secara tidak transparan atau peraturan lingkungan yang lemah. ... Ada juga kemungkinan bahwa tingkat korupsi akan menentukan seperti apa investor masuk ke sektor ini. Investor yang strateginya bergantung pada keberhasilan mengkooptasi pejabat pemerintah, tidak berkepentingan untuk melakukan reformasi tata pemerintah secara bertahap.." (hal. 13, garis miring sesuai naskah asli)

Peran Kelompok Bank Dunia yang mengintervensi dan memaksakan kebijakan penyesuaian struktural demi meningkatkan investasi asing langsung yang dipimpin oleh proyek-proyek pertambangan --sementara pada saat yang sama mendahulukan swastanisasi sektor kesehatan, pendidikan dan sistem sanitasi, serta menurunkan standar lingkungan, buruh dan hak azasi manusia-- telah benar-benar ditinggalkan dalam agenda.

Proyek-proyek tambang, minyak dan gas di Asia-Pasifik telah:

  1. Meningkatkan degradasi lingkungan secara besar-besaran, terutama melalui cara-cara yang tidak dapat diterima, seperti membuang tailing dan limbah tambang langsung ke sungai dan laut
  2. Mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumberdaya dan budaya mereka
  3. Menimbulkan kesenjangan sosial dan konflik antar-komunitas di tempat investasi
  4. Mendorong terjadinya dan/atau pelanggaran berat hak azasi, terutama terhadap kelompok rentan dan termarjinalisasi -anak-anak, perempuan dan masyarakat adat
  5. Meningkatkan kerentanan komunitas lokal terhadap alkoholisme, kekerasan seksual dan kekerasan dalam keluarga, serta HIV/Aids
  6. Meningkatkan penggunaan kekuatan milter dan keamanan untuk menghadapi penduduk sipil di ssekitar wilayah tambang
  7. Menyebabkan terjadinya tingginya tingkat korupsi dan penyalahgunaan dana yang berkaitan dengan keuntungan dan royalti dari penghasilan tambang, minyak dan gas bumi.
  8. Menimbulkan gejala ekonomi destruktif dan bersifat jangka pendek
  9. Meningkatkan lilitan hutang negara-negara yang terpaksa membayar balik pinjaman yang tinggi untuk peningkatan proyek-proyek yang dipimpin investasi langsung oleh swasta asing. Akibatnya, hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan transnasional dengan mengorbankan biaya negara untuk lembaga-lembaga kesehatan, sanitasi, pendidikan dan tata pemerintahan yang demokratis.
  10. Mendorong pembukaan pembukaan wilayah yang dulunya "tidak boleh dimasuki" seperti wilayah lindung, terutama wilayah hutan dan situs warisan dunia