Utang dan Dana Alternatif

Pada tahun 2000, Indonesia harus membayar US$ 3 – 5 milyar (sekitar 34 triliun Rupiah) untuk mencicil utang. Pada 2001 dan 2002, jumlah ini akan meningkat hingga sekitar US$ 5 – 9 milyar (63 triliun Rupiah). Untuk lima tahun berikutnya, para ekonom memperingatkan bahwa tingkat cicilan utang akan naik mencapai 50% dari anggaran negara.

Apakah ada jalan lain bagi Indonesia? Perlukah pemerintah Indonesia meminjam US$ 4,8 milyar dari CGI pada 2001 untuk membayar utang? Factsheet bulan ini menyoroti persoalan utang Indonesia dan sumber-sumber pendanaan alternatif yang mungkin.

Lantas, siapa yang berutang?

Pada tahun 2000, total utang luar negeri Indonesia (swasta dan pemerintah) mencapai US$ 144 milyar, jumlah yang hampir sama dengan Pendapatan Domestik Bruto (GDP) tahunan Indonesia dan merupakan salah satu jumlah utang terbesar di dunia. (Negara pengutang paling besar di dunia adalah Amerika Serikat).

Dari total utang luar negeri Indonesia, 60% (US$85,9 milyar) adalah utang publik (negara) dan 40% (US$ 58,5 milyar) adalah utang swasta. Dari total utang publik, setengah diperoleh negara dari LKI dan setengah lagi dari donor bilateral. Untuk utang sektor swasta, setengah diperoleh dari lembaga-lembaga multinasional asing dan separuhnya lagi dari berbagai perusahaan swasta dalam negeri.

Utang Indonesia telah bertambah US$ 81 milyar dalam waktu tiga tahun sejak mulainya krisis keuangan. Tetapi, jumlah cicilan pembayaran utang tiap tahun turun dari sekitar US$ 6 milyar hingga sekitar US $ 3 atau 4 milyar karena merosotnya kemampuan untuk membayar.

Kenaikan utang itu sebagian besar disebabkan oleh krisis keuangan dan jatuhnya nilai Rupiah. Akan tetapi, sebetulnya utang ‘baru’ ini tidak benar-benar ‘baru’ karena merupakan uang yang dipinjamkan untuk mengongkosi pemerintahan Suharto. Lebih jauh lagi, Bank Dunia mencatat sedikitnya sepertiga dari pinjaman mereka kepada pemerintah Orde Baru raib dikorupsi.

Kenaikan jumlah utang sebesar US$ 81 milyar itu hampir semuanya adalah utang domestik pemerintah Indonesia yang digunakan untuk membiayai program penyelamatan bank, sebagaimana dicatat oleh Bank Dunia pada laporan Juni 2000. (Lihat tabel di akhir teks)

Yang ‘luput’ disinggung oleh laporan tersebut adalah bahwa LKI-lah yang mengusulkan program deregulasi bank yang penuh risiko pada era 1980-an, yakni membuka sistem perbankan dengan pengawasan minim (terutama PAKTO 1988).

Utang sebesar itu juga terjadi karena mengikuti saran IMF untuk menaikkan tingkat suku bunga hingga ke tingkat yang sangat tinggi selama krisis dan membiarkan Rupiah terdevaluasi. Setiap kali Rupiah turun 10%, utang luar negeri Indonesia bertambah US$ 3 milyar, demikian menurut laporan Bank Dunia. Tahun ini nilai Rupiah telah jatuh sekitar 40-50%.

Bukan saja utang luar negeri yang bertimbun, saat ini kemampuan Indonesia untuk mencicil utang juga sangat terbatas. Pada awal 1999, rasio pelunasan utang (DSR) Indonesia di atas 50% - yang berarti bahwa setengah pendapatan ekspor nasional digunakan untuk mencicil utang. Tahun lalu, pemerintah Indonesia mengalokasikan lebih dari 40% dari anggaran umum untuk membayar cicilan bunga utang luar negeri. Situasi ini semakin diperburuk oleh Program/Pinjaman Penyesuaian Struktural (SAP/L) – yaitu syarat peminjaman yang dikenakan oleh IMF pada awal krisis 1997.

SAP memaksa Indonesia untuk menerima persyaratan mengikat yang berdampak langsung pada alokasi anggaran yang pada gilirannya menyebabkan berkurangnya pengeluaran dalam sektor sosial, liberalisasi pasar dan perubahan struktural di semua aspek kehidupan rakyat Indonesia; mulai dari sistem hukum hingga sistem keuangan; hak-hak buruh hingga sektor kesehatan masyarakat hingga ke ekploitasi besar-besaran atas sumber daya alam.
Lihat DTE Factsheet 2

Bank Dunia serta negara-negara dan lembaga-lembaga donor lain menilai Indonesia mampu mencicil utangnya dan karena itu tidak patut memperoleh tindakan pengurangan utang yang berarti. Mereka mengusulkan penjadwalan ulang pembayaran bunga dan cicilan pokok untuk jangka waktu pendek dan dengan tingkat suku bunga tinggi. Hal ini berarti bahwa Indonesia harus memangkas pengeluaran untuk sektor sosial agar mampu mencicil utang.

INFID, Forum LSM Indonesia, menekankan pada pertemuan CGI di Tokyo pada November 2000, bahwa beban utang raksasa itu hanya bisa dibayar dengan menaikkan pendapatan dari ekspor dan membuka lebar pasar Indonesia untuk barang-barang impor. Lebih jauh lagi dinyatakan bahwa beban utang luar negeri yang bertimbun itu hanya bisa dibayar dengan mengurangi anggaran bagi layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan dan subsidi pangan untuk kelompok-kelompok masyarakat marginal yaitu: anak-anak, perempuan dan buruh. Dan akhirnya bahwa tidaklah adil bila rakyat Indonesia dan pemerintahan yang baru terbebani oleh cicilan pinjaman yang telah disalahgunakan oleh pemerintahan Orde Baru di bawah Suharto.

Meski demikian, daripada semakin menumpuk utang atau memangkas dana ‘pembangunan’ negara secara besar-besaran, ada beberapa alternatif yang dapat diambil. Lihat tabel 2 di bawah.

Tabel 1: Apa pandangan LKI tentang Utang Indonesia

Bank Dunia

Bank Pembangunan Asia (ADB)

Perihal utang: "Utang Indonesia jelas tinggi, utang pemerintah sekitar 100% dari GDP. Kami mendapat isyarat jelas dari pemerintah Indonesia bahwa mereka menangani masalah utang secara sungguh-sungguh." Tentang kesepakatan penjadwalan kembali utang yang berdampak luas: "Karena Indonesia bukan HIPC, para pemegang saham tidak menganggap serius masalah itu. Dengan peraturan-peraturan yang ada, permohonan penjadwalan itu akan sulit dicapai." "Bank Dunia sedang mencoba membujuk Jepang untuk menjadwalkan kembali utang Indonesia." Pinjaman Bank Dunia: Bank Dunia memberi pinjaman dalam jumlah yang lebih kecil dari sebelumnya. Dukungan anggaran: sekitar US$ 3 milyar untuk tahun 2000. "Sesungguhnya, untuk menutup defisit anggaran, hanya dibutuhkan sangat sedikit uang (pinjaman) baru." "Kami akan mencairkan US$ 50 juta setiap bulan untuk proyek-proyek, dukungan anggaran akan cepat sekali habis. Pemerintah Indonesia sangat leluasa untuk tidak meminjam dari Bank Dunia; Bank Dunia akan memantau pencairan dana, barangkali lebih baik daripada lembaga lainnya."

Perihal Utang: secara keseluruhan Indonesia adalah peminjam terbesar dari ADB. Tidak ada rencana untuk meningkatkan pemotongan utang bagi utang-utang multilateral. ADB berpendapat bahwa Indonesia bisa mencicil utangnya – tidak seperti HIPC (highly indebted poor country = negara miskin dengan utang besar). Pada 1998, pinjaman proyek sebesar US $ 1 milyar dibatalkan; pada 1999, jumlah yang dibatalkan US$ 500 juta. ADB menganut kebijakan pengurangan kemiskinan pada November 1999 sebagai suatu tujuan jangka panjang, misalnya tidak membangun jalan bebas hambatan melainkan jalan-jalan akses ke pasar. ADB tidak akan mengangkat isu pengurangan utang. Sedangkan tentang kemungkinan moratorium, Robert May mengatakan bahwa langkah tersebut akan merupakan isyarat buruk bagi para investor karena pada prinsipnya Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk mencicil utangnya.

LSM yang Berkampanye di Indonesia

Koalisi Anti Utang – suatu koalisi masyarakat sipil Indonesia yang terdiri dari 60 organisasi buruh, petani, penduduk asli, perempuan, kelompok non-pemerintah dan mahasiswa – menyerukan aksi mendasar untuk isu utang luar negeri agar Indonesia bisa keluar dari jerat utang dan segera memulai pemulihan ekonominya. Kelompok ini menyerukan:

1. penghapusan semua utang luar negeri Indonesia;
2. penghentian pengalihan utang swasta menjadi utang publik (negara);
3. penyelidikan independen atas penggunaan semua pinjaman untuk Indonesia;
4. tidak ada utang baru untuk Indonesia.

Pada pertemuan CGI di Tokyo baru-baru ini, tuntutan utama INFID perihal utang Indonesia adalah:

1. moratorium pembayaran cicilan utang dengan memberikan tenggang waktu 30 tahun untuk utang multilateral;
2. penghapusan utang atas utang-utang ‘kejahatan’ atau kriminal – diperkirakan sekitar 30% dari seluruh pinjaman yang diterima rezim Orde Baru telah disalahgunakan dan dikorupsi;
3. pembentukan komisi internasional independen untuk menyelidiki perihal utang ”kriminal” itu;
4. kesepakatan penjadwalan kembali utang yang berdampak luas yang serupa dengan diterima rezim Suharto pada 1970;
5. persyaratan pinjaman baru harus dipaparkan kepada publik dan memberi ruang bagi berkembangnya wacana publik serta pemantauan oleh masyarakat sipil. Tujuannya adalah supaya pinjaman baru tersebut benar-benar digunakan untuk menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan;
6. mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pinjaman luar negeri.

Sumber-sumber alternatif pendanaan: apakah ada pilihan lain untuk Indonesia?

Indonesia membutuhkan beberapa pengurangan beban bunga pinjaman agar dapat menyediakan dana bagi sektor kesehatan, pendidikan dan pembiayaan sosial lainnya. Kebutuhan tersebut menjadi sangat mendesak karena saat ini setengah dari penduduk Indonesia terancam kemiskinan dan dua-pertiga penduduk Indonesia hidup dengan uang kurang dari US$ 2/hari dan satu dari empat penduduk Indonesia bahkan harus mengandalkan kurang dari US$ 1/hari. (Bank Dunia 2000)

Program IMF untuk Indonesia hanya mungkin memperburuk situasi sosial melalui kebijakan-kebijakan seperti pencabutan subsidi bahan bakar dan beras serta hilangnya pekerjaan akibat swastanisasi dan penjualan aset-aset BPPN.

Tabel berikut ini mengusulkan beberapa sumber pendanaan alternatif untuk Indonesia serta dampak-dampaknya. Meskipun sedikit yang tidak berdampak, kesimpulan umumnya adalah: Indonesia tidak perlu berhutang dari LKI. Sebagian besar konsekuensi adalah bahwa si kaya membayar lebih banyak.

Lalu pertanyaannya adalah mengapa pemerintah Indonesia terus mengekor IMF? Jawbannya barangkali, karena mereka tidak mau mengecewakan para elit Indonesia dan dengan tetap menjalin persahabatan dengan Amerika dianggap sebagai satu-satunya cara untuk tetap berkuasa di Indonesia.

DTE adalah LSM pertama yang menganalisis alternatif-alternatif tersebut. Komentar disambut dengan tangan terbuka, kirimkan ke: dte@gn.apc.org

Tabel 2: Apakah ada pilihan lain untuk Indonesia?

	US$ perkiraan	Sumber	Kebijakan	Dampak-dampak
1.	Milyaran	Asumsi anggaran (1) Asumsi anggaran (2)	Mengubah asumsi anggaran dari harga minyak US$17-22 per barrel menjadi harga pasar US$ 33 per barrel. Mengubah nilai Rupiah dalam anggaran dari 7300/US$ menjadi nilai pasar 9200/US$.	Meningkatkan pendapatan dari minyak, (usulan ini) tanpa akibat samping. Mengurangi utang dalam mata uang dollar, tanpa akibat samping.
2.	Hingga US$ 6 milyar	Cadangan devisa	Tidak menambah cadangan devisa dengan jumlah besar pada tahun ini (US$ 9 milyar).	Cadangan devisa sudah relatif tinggi, dengan menambah devisa belum tentu akan menstabilkan Rupiah, (tidak perlu dilakukan) selama tersedia jumlah yang mencukupi untuk menutup tiga bulan impor dan bunga utang jangka pendek.
3.	Milyaran	Audit dana-dana 'di luar anggaran', terutama bisnis militer	Pemeriksaan keuangan atas semua kementrian dan bisnis militer bisa mengungkap milyaran dollar.	Bisa membuat marah orang-orang yang berkuasa di Indonesia dan perlu waktu lama untuk menuntaskannya.
4.	Milyaran	Pajak impor atas barang-barang mewah	Pengenaan pajak atas barang-barang impor seperti mobil mewah, perhiasan, dll.	Bisa membuat marah orang-orang 'kuat' di Indonesia.
5.	Hingga US$ 3-5 milyar	Pengurangan atas utang-utang 'korupsi/kriminal'	Sepakat dengan komunitas internasional untuk menerima pengurangan utang.	Kemungkinan dalam jangka pendek biaya untuk berutang akan jauh lebih mahal karena jatuhnya peringkat kredit, tapi peringkat utang pemerintah Indonesia juga sangat rendah sehingga kecil kemungkinannya untuk membuat banyak perbedaan.
6.	Hingga US$ 3-5 milyar	'Pembekuan' bunga pinjaman atau moratorium	Misalnya, pemerintah Indonesia mengumumkan pembekuan pembayaran cicilan utang secara sepihak hingga 2005.	Harus dilakukan bersamaan dengan pengawasan mata uang, akan tapi pasar saham, nilai Rupiah dan arus masuk modal telah begitu rendah. Bisa membuat marah orang-orang berkuasa di dunia dan para donor, LKI dll.
7.	Hingga US$ 2.8 milyar	Pengawasan arus keluar Investasi Asing Langsung (FDI)	Tahun lalu sejumlah hampir US$ 3 milyar mengalir keluar dari Indonesia sebagai repatriasi keuntungan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Jumlah ini mengalahkan nilai investasi baru. Pada masa-masa 'jaya' dulu jumlah ini mencapai US$ 5-6 milyar.	Bisa membuat marah orang-orang yang berkuasa di dunia dan para donor, LKI dll. Bisa menurunkan minat FDI dimasa mendatang. Malaysia berhasil menggunakan kebijakan semacam ini melawan keinginan IMF.
8.	Sekurangnya US$ 1,8 milyar	Pengawasan arus keluar Investasi Portofolio Asing (FPI)	Tahun lalu sejumlah hampir US$ 2 milyar keluar dari Indonesia sebagai arus keluar pada pasar saham, melebihi jumlah investasi-investasi baru. Pada waktu krisis jumlah tersebut sangat besar (US$ 9 milyar/ tahun).	Bisa membuat marah orang-orang yang berkuasa di dunia dan para donor, LKI dll. Bisa menurunkan minat FDI dan FPI dimasa mendatang. Malaysia berhasil menggunakan kebijakan seperti ini melawan kehendak IMF.
9.	Hingga US$ 6,9 milyar	Pengawasan atas arus modal swasta lainnya	Tahun lalu sejumlah hampir US$ 7 milyar keluar dari Indonesia berupa transfer uang ke rekening-rekening bank di luar negeri oleh para orang berduit, selain arus keluar lain berupa pembayaran cicilan utang. Selama krisis jumlah ini mencapai US$ 23 milyar per tahun.	Bisa membuat marah orang-orang yang berkuasa di dunia dan para donor, LKI dll. Malaysia berhasil menggunakan kebijakan seperti ini melawan kehendak IMF.
10.	Milyaran	Mengurangi belanja militer daripada pemangkasan pembiayaan sektor sosial	Menurut data Departemen pertahanan AS, anggaran resmi militer (Indonesia) adalah US$ 1,8 milyar. Lebih baik memotong anggaran tersebut daripada mengurangi pengeluaran di sektor sosial	Bisa membuat marah orang-orang yang berkuasa di Indonesia.

Sumber-sumber

Asian Development Bank, Oktober 2000, Asian Recovery Report, ADB: Manila
INFID, Januari 2000, Statement to the CGI, INFID: Jakarta
INFID, Oktober, 2000, Statement to the CGI, INFID: Jakarta
INFID, Oktober 2000, CGI Meeting Notes, INFID: Jakarta
Koalisi Anti Utang (KAU), Januari 2000, Statement to the CGI, KAU: Jakarta
Winters, J., Juli 2000, Criminal Debt in the Indonesian Context, INFID Seminar on Foreign Debt, Jakarta
World Bank, April 2000, Public spending in a time of change, World Bank: Jakarta
World Bank, June 2000, Managing Government Debt and its Risks, World Bank: Jakarta

Kontak-kontak

Jubilee 2000	http://www.jubilee2000uk.org/
INFID R1C1	http://infid.ngonet.be/
KAU	Chris Wangkay, INFID chris@nusa.or.id Tel: +62 8129425727 Longgena Ginting, WALHI kuleh@indo.net.id Tel: +62 811927038 Titi Suntoro, Solidaritas Perempuan euron@indo.net.id Tel: +62 818912418
Debt Watch	Arimbi elaw_ina@rad.net.id Tel. +62 811848514